Pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, pukul 08.00 WIB, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 secara daring. Rapat ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan berlangsung di Ruang Prasandha Rumah Dinas Bupati Cilacap.
Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain:
- Dr. Syamsul Auliya Rachman, S.STP, M.Si (Bupati Cilacap)
- Sunarti, S.STP., M.M. (Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap)
- Wawan Rusmawan, S.H., M.H. (Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cilacap)
- Para Kepala Dinas terkait
- Jajaran pejabat pemda Cilacap
- Tamu undangan lainnya
Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas berbagai isu penting terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV Tahun 2024 tercatat sebesar 5,02% (y-on-y), menempatkan Indonesia pada peringkat 41 dari 185 negara di dunia, peringkat 3 dari 24 negara G20, dan peringkat 5 dari 11 negara ASEAN.
Tingkat inflasi Indonesia per Februari 2025 tercatat sebesar -0,09% (y-on-y), dengan peringkat 13 dari 186 negara di dunia, peringkat 2 dari 24 negara G20, dan peringkat 3 dari 11 negara ASEAN. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan yang cukup, daya beli masyarakat yang masih ada, serta adanya subsidi pemerintah pada sektor listrik.
Menjelang bulan Ramadan, pemerintah akan memberikan subsidi tambahan, termasuk pengurangan harga angkutan udara sekitar 13%, diskon tarif tol, dan bantuan sosial untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Rapat juga membahas perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai daerah. Pada minggu ke-3 Maret 2025, IPH tertinggi tercatat di Sulawesi Utara sebesar 5,78%, sedangkan terendah di Sumatera Barat sebesar -2,04%. Kenaikan harga komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, dan bawang putih menjadi perhatian utama, di mana kenaikan harga cabai rawit disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan hama patek.
Program Gerakan Pasar Murah juga telah dilaksanakan di berbagai daerah untuk meredam harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Namun, tingginya permintaan selama bulan Ramadan tetap menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditas.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi, Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan harga, pengawasan distribusi, serta penyaluran bantuan pangan. Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian jelang Idul Fitri 2025 antara lain penegakan hukum terhadap penimbunan barang, pengawasan distribusi barang pokok, dan antisipasi terhadap cuaca ekstrem.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi di daerah, terutama menjelang momen penting seperti Idul Fitri.
